Oleh Dr. Muhammad Yassir
Widyaiswara Ahli Madya BPSDM SULSEL
LATAR BELAKANG
Peraturan daerah (perda) merupakan instrumen hukum penting yang memberikan dasar operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pelaksana otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk perda guna mengatur urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena pembentukan perda wajib sejalan dengan prinsip konstitusional dan sistem hukum nasional yang lebih luas.
Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Meskipun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam koridor peraturan-undangan yang lebih tinggi. Artinya, perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan nasional lainnya yang menjadi payung hukum negara.
Realitas menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara Perda dan peraturan nasional masih sering terjadi. Benturan norma dapat muncul karena perbedaan penafsiran kewenangan, ketidakselarasan substansi, atau kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam proses legislasi. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari pembatalan perda, ancaman hukum, hingga terganggunya pelayanan publik.
Dalam konteks inilah harmonisasi perda menjadi sangat penting. Harmonisasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknis penyelarasan norma, tetapi juga sebagai proses politik-hukum untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah sesuai dengan tujuan bernegara dan prinsip negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menempatkan mekanisme pengawasan dan pembatalan perda sebagai bagian dari sistem check and balance antara pusat dan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai “penjaga konstitusi di daerah”. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, DPRD bertanggung jawab memastikan bahwa setiap rancangan peraturan telah melalui proses sinkronisasi vertikal maupun horizontal sebelum disetujui. Dengan demikian, harmonisasi perda tidak hanya menjadi soal kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan konstitusional.
Bagaimana Harmonisasi Peraturan Daerah Dilakukan?
1. Harmonisasi Dimulai dari Perencanaan Legislasi Daerah (Prolegda)
Harmonisasi perda harus dimulai sebelum naskah rencana peraturan daerah (ranperda) disusun, yaitu pada tahap penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda). Pada tahap ini, pemerintah daerah dan DPRD melakukan pengaturan untuk memastikan bahwa ranperda yang akan disusun tidak bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan nasional. Penyelarasan awal ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan menghilangkan potensi konflik norma sejak dini.
2. Penyusunan Naskah Akademik dan Telaah Yuridis
Langkah penting berikutnya adalah penyusunan naskah akademik, yang memuat analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis. Melalui aspek yuridis, penyusun perda melakukan pemetaan normatif terhadap peraturan yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi pasal mana yang harus dirujuk, disesuaikan, atau dilarang untuk dilanggar. Pada tahap ini, harmonisasi dilakukan secara metodologis melalui teknik legislasi drafting agar norma-norma yang dirumuskan tidak menciptakan batasan hukum, duplikasi, atau disharmoni.
3. Konsultasi dan Sinkronisasi Vertikal-Horizontal
Harmonisasi tidak dapat dilakukan hanya oleh penyusun di daerah; diperlukan konsultasi formal dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Sinkronisasi vertikal mencakup penyelarasan ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Sementara itu, sinkronisasi horizontal mencakup penyesuaian ranperda dengan peraturan daerah lainnya agar tidak terjadi kontradiksi antarperda dalam satu wilayah. Proses ini memastikan bahwa ranperda berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
4. Pembahasan Ranperda di DPRD sebagai Pengendali Mutu Legislasi
Pada tahap pembahasan di DPRD, harmonisasi semakin diperkuat melalui rapat-rapat panitia khusus atau alat kelengkapan dewan lainnya. DPRD menjalankan fungsi sebagai pengendalian mutu yang memastikan setiap norma sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan kepentingan masyarakat. Dianggapnya peran DPRD sebagai “penjaga konstitusi di daerah” menjadi nyata, karena DPRD dapat menolak, merevisi, atau meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian ranperda yang dianggap tidak harmonis.
5. Fasilitasi dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
Setelah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD, ranperda tertentu wajib diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Tahap fasilitasi ini merupakan mekanisme pengawasan formal pusat untuk memastikan bahwa perda tidak bertentangan dengan prinsip NKRI dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan ketidaksinkronan, Kemendagri memberikan rekomendasi revisi, dan pemerintah daerah wajib bersedia sebelum mengundangkan perda tersebut.
6. Implementasi, Pengawasan, dan Pembatalan Jika Diperlukan
Harmonisasi tidak berhenti ketika perda disetujui, karena implementasi di lapangan dapat menunjukkan potensi konflik norma baru. Oleh karena itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dan bahkan membatalkan perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menghambat kepentingan nasional. Mekanisme ini menegaskan bahwa harmonisasi merupakan proses berkelanjutan (continuous process), bukan pekerjaan satu kali.
Kesimpulan
Harmonisasi peraturan daerah merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip negara kesatuan dan supremasi konstitusi. Proses harmonisasi memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan sejalan dengan hierarki peraturan-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan konflik norma. Ketepatan proses harmonisasi menjadi penentu kualitas legislasi daerah dan sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional.
Harmonisasi dilakukan melalui rangkaian tahapan mulai dari perencanaan legislasi dalam Prolegda, penyusunan naskah akademik yang komprehensif, hingga sinkronisasi vertikal dan horizontal melalui konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait. Peran DPRD sebagai pengendali mutual legislasi menjadi sangat penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas. Mekanisme fasilitasi dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri semakin memperkuat jaminan bahwa perda yang dihasilkan telah sesuai dengan perkembangan hukum nasional.
Dengan demikian, harmonisasi bukan sekadar proses administratif, melainkan proses politik-hukum yang berkelanjutan. Kualitas perda sangat ditentukan oleh sejauh mana harmonisasi dilakukan secara sistematis, obyektif, dan berbasis data serta regulasi yang sah. Upaya berkesinambungan ini pada akhirnya akan mendorong lahirnya produk hukum daerah yang tidak hanya legal dan konstitusional, tetapi juga efektif,implementatif, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
