SOPPENGPOS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II bertema “DPRD Kuat, Daerah Berdaya” di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, 10–12 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar dan bertujuan memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam menghadapi dinamika fiskal nasional.
Dalam bimtek tersebut, isu efisiensi anggaran menjadi fokus utama. Kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntut pemerintah daerah semakin cermat dan kreatif mengelola keuangan, mengingat lebih dari 95 persen daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dan ruang fiskal semakin terbatas.
Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Hadiwijaya Ismail SP, menegaskan bahwa bimtek ini penting untuk meningkatkan kesiapan legislator daerah dalam menjawab tantangan fiskal tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas diperlukan agar DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih efektif.
Melalui bimtek ini, kata Hadiwijaya, para anggota DPRD mendapatkan pendalaman materi mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, strategi perencanaan dan penganggaran di tengah efisiensi anggaran, serta pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional Pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia juga menekankan perlunya DPRD mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah narasumber dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI turut memberikan paparan teknis mengenai tantangan fiskal dan peluang pembangunan daerah.
Kegiatan bimtek ini kembali menegaskan komitmen Partai Golkar bahwa kerja legislasi para kader harus berorientasi pada kepentingan rakyat, sejalan dengan tagline partai: “Karena Suara Rakyat, Suara Golkar.” Dengan penguatan kapasitas ini, Partai Golkar berharap seluruh anggota DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara profesional serta responsif, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah tekanan ekonomi nasional. (**)
