SOPPENG – Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027 secara berani melalui Zoom Meeting di Ruang Soppeng Command Center (SCC) Lamataesso, Selasa (10/3/2026).
Dalam berbagai hal, Suwardi Haseng mengatakan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam penyempurnaan rencana RKPD dan rencana kerja perangkat daerah sebelum memasuki proses penganggaran daerah.
“Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyepakati agenda strategi pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD. Melalui forum ini masyarakat juga diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2025–2029.
Menurutnya, hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.
Tema pembangunan RKPD Tahun 2027 yang diusung adalah “Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan semangat pembangunan SETARA sejak awal pemerintahan.
Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan ke depan, seperti dinamika politik dan sosial serta keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, situasi geopolitik global dinilai berdampak mempengaruhi stabilitas perekonomian yang berdampak pada perekonomian nasional maupun daerah.
Oleh karena itu, ia menekankan agar perencanaan pembangunan dan alokasi belanja daerah tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Beberapa agenda prioritas yang perlu mendapat perhatian antara lain evaluasi pelaksanaan program secara berkala, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penguatan inovasi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan daerah.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan pertanian tanaman pangan melalui sistem pertanian terpadu sebagai penopang utama ekonomi daerah. Dukungan juga akan diberikan pada sektor peternakan dan perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi.
Suwardi Haseng juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Keterbatasan pembiayaan APBD membuat tidak semua program dapat dibiayai pemerintah daerah. Karena itu diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Soppeng, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Soppeng–Wajo, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, insan pers, dan tokoh masyarakat. (**)
