Pertahankan WTP, Pemkab Soppeng Dinilai Konsisten Kelola Keuangan Daerah

MAKASSAR, SOPPENGPOS.COM  — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diserahkan dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026).

Kabupaten Soppeng bersama Kota Makassar menjadi dua daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerima opini WTP untuk LKPD Tahun 2025.

Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menerima langsung LHP BPK tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Usai menerima laporan hasil pemeriksaan, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai disiplin dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, capaian opini WTP menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Opini WTP ini adalah hasil dari kedisiplinan kerja, kinerja positif, dan integritas seluruh perangkat daerah. Semoga integritas bisa terus terjaga dan kedisiplinan semakin ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seiring dengan wibawa pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Ia menjelaskan, terdapat empat kriteria utama dalam penilaian LKPD, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.

Menurutnya, hasil pengujian terhadap seluruh kriteria tersebut menjadi dasar dalam penentuan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut menandai konsistensi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (**)