SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng mengadakan pertemuan koordinasi dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) menjelang masa panen Musim Tanam (MT) Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sebagai upaya menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program SERGAP yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diadakan menjelang masa panen yang diperkirakan menjelang Idul Fitri, sehingga diperlukan koordinasi antara seluruh pihak terkait.
“Menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak petani memasuki masa panen. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi semua pihak terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program SERGAP bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Program tersebut juga diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang yang berpotensi menekan harga di tingkat petani.
Bupati menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi potongan harga maupun kondisi dalam penimbangan gabah. Menurutnya, kerja sama antara Bulog, Babinsa, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, dan mitra lainnya menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Selain itu, ia menyoroti peran penyuluh pertanian sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan petani di lapangan. Ia berharap peningkatan tunjangan kinerja dapat diriringi dengan peningkatan kinerja dalam pendampingan petani.
Pemerintah Kabupaten Soppeng juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan SERGAP melalui penyediaan data produksi secara akurat, termasuk data luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen, dan estimasi produksi gabah.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, antara lain potensi turunnya harga gabah saat panen raya, petani yang menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah mendorong agar seluruh gabah petani di Kabupaten Soppeng dapat terserap sesuai HPP, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, Penyuluh dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mengarahkan kelompok tani untuk menjual gabah langsung ke Bulog.
Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng, Rusdi, menyampaikan bahwa TNI siap mendukung pemerintah daerah dalam program ketahanan pangan sesuai tugas yang diamanahkan undang-undang.
Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi pangan agar dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Rusdi juga mengingatkan agar tidak terjadi kondisi dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
Di sisi lain, Kepala Bulog Soppeng, Abd. Halim Sarro, mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan program SERGAP.
Menurutnya, Bulog akan memperketat proses administrasi dalam penyerapan gabah, termasuk memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan (PPL). Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari PPL, maka proses pembayaran tidak akan diproses oleh Bulog.
“Melalui diskusi ini diharapkan berbagai kendala dalam serap gabah petani dapat ditemukan solusinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP, pimpinan cabang Bulog, para camat, Danramil, koordinator BPP, kepala desa dan lurah, penyuluh pertanian, mitra Bulog, serta ketua gabungan kelompok tani se-Kabupaten Soppeng. (**)
