SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyoroti keterbatasan anggaran daerah saat peringatan Hari Jadi Soppeng (HJS) ke-765 yang digelar di Gedung Lapatau, Rabu (8/4/2026).
Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Suwardi memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memerlukan dukungan pemerintah provinsi. Ia menyebut, keterbatasan fiskal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Menurutnya, ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng semakin terbatas, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam menjalankan program. Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan efisiensi belanja yang membatasi alokasi anggaran.
“Yang terpenting bagi kami adalah, anggaran pembangunan tersebut lokasi dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Soppeng,” kata Suwardi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah kini berupaya menyesuaikan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Langkah ini dilakukan agar program tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat.
Selain itu, Suwardi menilai pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD kabupaten. Ia mendorong optimalisasi dukungan dari APBD provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kesempatan tersebut, Suwardi juga secara terbuka meminta dukungan Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bagi Kabupaten Soppeng pada tahun 2026.
“Pada tahun 2026 ini, kami harap dan memohon bantuan Bapak Gubernur Sulsel kiranya dapat mengalokasikan anggaran lebih besar lagi melalui APBD Provinsi di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, APBD Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 sebesar Rp1,149 triliun. Namun pada tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp188 miliar akibat kebijakan refocusing anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. (**)
