SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh unsur terkait bergerak cepat menangani setiap titik panas (hotspot) yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Soppeng sebelum berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Penegasan itu disampaikan Suwardi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang digelar Polres Soppeng di Aula Tantya Sudhirajati, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis (27/8/2026).
Rakor tersebut dibuka Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, SH, S.I.K, MH, dan menghadirkan unsur Forkopimda serta instansi terkait, termasuk Kajari Soppeng Sulta Donna Sitohang, perwakilan Dandim 1423/Soppeng, Pengadilan Negeri Watansoppeng, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, DPRD Soppeng, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, KPH Walanae Soppeng, para Kapolsek dan Danramil, camat, lurah, kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, ORARI serta unsur lainnya.
Suwardi menekankan pencegahan dan deteksi dini sebagai kunci penanggulangan ancaman Karhutla. Kondisi kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan panjang. Sejumlah wilayah Soppeng bahkan telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21 hingga lebih dari 60 hari.
Menurutnya, kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran sehingga setiap indikasi awal harus segera ditindaklanjuti.
“Jangan tunggu sampai muncul titik api besar, kejar dan selesaikan sejak masih berupa titik panas atau hotspot,” tegas Suwardi.
Ia meminta BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan kelurahan memperkuat patroli, pemantauan serta pemetaan wilayah yang rawan Karhutla.
Suwardi juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha pertanian maupun perkebunan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau.
Larangan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang menegaskan tidak adanya toleransi terhadap pembakaran hutan dan lahan secara sengaja serta penindakan hukum terhadap pelaku.
“Pencegahannya harus dimulai dari lapangan. Jangan sampai informasi mengenai titik panas terlambat ditindaklanjuti hingga terjadi kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan kesiapsiagaan personel harus dibangun sebelum Karhutla terjadi. Polres Soppeng telah membentuk Satgas Karhutla dan membagi wilayah Kabupaten Soppeng menjadi tiga rayon untuk mempercepat koordinasi serta pengerahan personel.
Rayon I meliputi Kecamatan Lalabata, Lilirilau dan Ganra. Rayon II meliputi Kecamatan Marioriawa dan Donri, sedangkan Rayon III meliputi Kecamatan Liliriaja, Citta dan Marioriwawo.
"Kita tidak boleh bekerja setelah kejadian. Persiapan harus dibangun sebelum potensi itu menjadi bencana. Setiap informasi mengenai titik rawan maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang terukur," tegas Hari.
Kapolres juga menghitung Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk aktif memantau kondisi wilayah sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus mengetahui kondisi wilayahnya. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, terutama terkait aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pencegahan jauh lebih baik daripada kita menangani kebakaran yang sudah meluas,” ujarnya.
Rakor juga berisi paparan dari Kasat Intelkam Polres Soppeng, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, BPBD Kabupaten Soppeng dan KPH Walanae Soppeng mengenai kondisi wilayah, potensi kerawanan serta kesiapan penanganan Karhutla.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Soppeng dan Polres Soppeng menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam mendeteksi dan menangani potensi Karhutla sejak dini, mencegah pembakaran lahan serta memastikan kesiapan personel jika terjadi kebakaran. (**)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)