Mengawali acara, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam Rapat tersebut menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui berbagai strategi, Ia menyoroti kerawanan korupsi yang muncul dari kondisi sosial ekonomi, khususnya terkait alokasi dana hibah dan Pokir DPR.
Sistem pelayanan terpadu satu pintu dan regulasi yang ketat menjadi kunci pencegahan,” tandasnya
Pihaknya juga aktif memberikan koordinasi dan supervisi, dalam menangani tindak pidana korupsi di Sulsel.
Kami mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan menjadi role model bagi masyarakat,” pungkasnya
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mendorong kepala daerah untuk melakukan supervisi langsung terhadap detail perencanaan, menghindari pendekatan “terima beres”, dan menyeimbangkan perencanaan optimistis dengan realitas di lapangan.
Pentingnya perencanaan APBD yang matang, realistis, dan efisien sebagai kunci pencegahan korupsi,” tegasnya
Perlunya sistem perencanaan yang baik, peningkatan kualitas SDM, serta pengurangan belanja overhead yang berlebihan agar anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Adapun Pemerintah Daerah menerima penghargaan dengan nilai MCP 2024 kategori “Terjaga” adalah:
1. Pemerintah Kabupaten Bone (nilai 88)
2. Pemerintah Kota Parepare (nilai 87)
3. Pemerintah Kota Makassar (nilai 87)
4. Pemerintah Kabupaten Sinjai (nilai 86)
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (nilai 86)
6. Pemerintah Kabupaten Soppeng (nilai 85)
7. Pemerintah Kabupaten
8. Sidenreng Rappang (nilai 85)
9. Pemerintah Kabupaten Maros (nilai 80)
Ditempat yang sama, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan KPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya pencegahan korupsi kedepan,” ujarnya. (Rls/SP)
