SOPPENG — Forum Pemerhati Masyarakat Soppeng (FPMS) menggelar kegiatan Ngopi Diskusi Akhir Tahun dengan tema “Refleksi dan Proyeksi Desa Menuju Soppeng Sukses Setara 2030” di Warkop Daeng Sija, Jalan Latenribali, Kabupaten Soppeng, Rabu (24/12/2025).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, kepala desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dimoderatori oleh Rusliadi Darwis, S.Pd.
Ketua FPMS, Muh. Tariqullah, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh pada 15 Januari 2026. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Selle KS Dalle, yang genap setahun pada Februari 2026 mendatang.
“Diskusi ini diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan untuk mengevaluasi pembangunan desa sekaligus memproyeksikan arah kebijakan desa ke depan menuju Soppeng Sukses Setara 2030,” ujar Tariqullah.
Mewakili Bupati Soppeng, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Chair, memaparkan regulasi Kementerian Desa terkait pengelolaan dana desa. Ia menekankan pentingnya kepatuhan pemerintah desa terhadap undang-undang serta pemanfaatan dana desa secara efektif dan transparan.
Sementara itu, Kepala Desa Lompulle, A. Amri, S.Sos, menyoroti persoalan efisiensi anggaran desa. Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi membuat desa mengalami stagnasi apabila pemerintah desa tidak mampu berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), A. Chandra Budiman, mengungkapkan bahwa banyak program hasil musyawarah desa belum dapat terealisasi karena besarnya beban anggaran. Ia juga menyinggung peran pendamping desa yang diminta memfasilitasi berbagai program, termasuk koperasi merah putih.
Dari kalangan akademisi, Rusdianto Sudirman, SH., MH, menyoroti kondisi demografis desa serta sistem perencanaan pembangunan desa. Ia menilai perubahan visi dan misi pemerintah desa yang kerap terjadi berdampak pada konsistensi dokumen perencanaan, seperti RPJMDes.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka gagasan tentang penguatan Koperasi Merah Putih sebagai penyangga ekonomi desa guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui forum ini, FPMS berharap berbagai masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. (**)
